Belakangan ini, pernyataan Kris Antoni kembali membuka diskusi lama yang belum pernah benar-benar selesai: mengapa banyak negara terlihat lebih agresif mendukung inovasi melalui kebijakan pajak, sementara sebagian founder Indonesia justru mempertimbangkan untuk mengembangkan bisnisnya di luar negeri?
Pertanyaannya bukan soal loyalitas.
Bukan pula soal nasionalisme.
Ini soal desain insentif ekonomi.
Inovasi Tidak Tumbuh di Ruang Hampa
Industri berbasis inovasi—termasuk game, teknologi, dan digital IP—memiliki karakter yang berbeda dari bisnis konvensional.
Siklusnya sederhana namun berat:
Biaya besar di awal.
Risiko tinggi.
Profit datang belakangan—jika berhasil.
Pengembangan game bisa memakan waktu 2–4 tahun. Gaji developer dibayar setiap bulan. Infrastruktur berjalan. Namun produk belum menghasilkan pendapatan.
Dalam konteks seperti ini, desain kebijakan fiskal menjadi krusial.
Negara yang memahami siklus inovasi tidak hanya memungut pajak. Mereka mengatur ulang timing dan beban fiskal agar selaras dengan risiko industri.
Ketika Pajak Menjadi Instrumen Pertumbuhan
Di Inggris, melalui skema seperti Video Games Expenditure Credit yang dijalankan oleh HM Revenue and Customs, biaya pengembangan game—termasuk gaji—dapat dikreditkan dan sebagian bahkan dapat direfund. Artinya, negara ikut menanggung sebagian risiko pengembangan IP.
Di Kanada, melalui program Scientific Research and Experimental Development Tax Incentive yang dikelola Canada Revenue Agency, perusahaan bisa mendapatkan kredit pajak R&D yang refundable. Beberapa provinsi seperti Quebec bahkan memberi insentif tambahan untuk industri digital dan game. Hasilnya, Montreal tumbuh menjadi salah satu pusat industri game dunia.
Singapura melalui Enterprise Singapore mengombinasikan pajak korporasi kompetitif, hibah inovasi, dan co-funding startup. Pemerintah tidak hanya memberi insentif fiskal, tetapi juga mempercepat birokrasi dan memberikan kepastian regulasi.
Model yang terlihat di negara-negara tersebut memiliki pola yang sama:
Pajak bukan sekadar alat penerimaan.
Negara ikut berbagi risiko inovasi.
Insentif diberikan sebelum profit datang.
Bukan karena mereka tidak butuh penerimaan negara, tetapi karena mereka memandang inovasi sebagai investasi jangka panjang.
Indonesia: Stabilitas Fiskal vs Kecepatan Inovasi
Indonesia tentu tidak tanpa kebijakan. Ada super deduction untuk R&D, insentif vokasi, hingga tax holiday untuk sektor tertentu. Namun implementasinya masih terbatas dan belum secara spesifik menyasar industri game atau digital IP secara komprehensif.
Di sisi lain, sistem akuntansi yang mengacu pada standar internasional mengharuskan biaya pengembangan dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Secara fiskal, ini bisa membuat laba terlihat lebih besar di atas kertas, meskipun arus kas perusahaan sedang tertekan.
Bagi startup atau studio game yang masih dalam tahap pengembangan, kondisi ini terasa berat.
Namun penting untuk dicatat:
Direktorat Jenderal Pajak menjalankan aturan yang ada. Masalahnya bukan pada aparat, melainkan pada desain kebijakan industri yang mungkin belum sepenuhnya sinkron dengan karakter ekonomi digital.
Indonesia juga menghadapi realitas berbeda: rasio pajak terhadap PDB masih relatif rendah dibanding negara maju, kebutuhan pembiayaan pembangunan besar, serta tekanan stabilitas fiskal yang tinggi. Negara berada dalam posisi menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pertumbuhan.
Di sinilah letak dilema kebijakan.
Ini Bukan Soal “Lari”, Tapi Soal Insentif
Ketika founder mempertimbangkan mendirikan holding di luar negeri atau memindahkan basis operasional, sering kali alasannya bukan karena ingin menghindari kewajiban, melainkan mencari struktur insentif yang lebih mendukung model bisnis mereka.
Inovasi akan bergerak ke tempat di mana:
Dalam ekonomi berbasis IP, yang bergerak bukan hanya barang.
Yang bergerak adalah talenta dan kepemilikan kekayaan intelektual.
Momentum untuk Refleksi Kebijakan
Industri game global bernilai ratusan miliar dolar dan terus tumbuh. Indonesia memiliki populasi muda besar, talenta kreatif, dan pasar domestik kuat. Potensinya nyata.
Pertanyaannya bukan lagi:
“Mengapa founder ingin ke luar negeri?”
Pertanyaannya adalah:
“Bagaimana kita mendesain kebijakan agar mereka memilih tetap tumbuh di sini?”
Beberapa langkah yang layak dipertimbangkan:
Skema kredit pajak khusus untuk pengembangan IP digital.
Insentif berbasis pengeluaran riil (terutama gaji developer lokal).
Penyederhanaan administrasi bagi startup tahap awal.
Dialog reguler antara asosiasi industri dan pembuat kebijakan.
Negara tidak harus kehilangan penerimaan. Justru dengan mendukung fase awal inovasi, basis pajak masa depan bisa jauh lebih besar.
Pajak Sebagai Kemitraan Jangka Panjang
Negara-negara yang berhasil membangun ekosistem inovasi tidak melihat pajak sebagai hubungan sepihak. Mereka melihatnya sebagai kemitraan.
Pemerintah membantu industri bertumbuh.
Industri yang tumbuh akan membayar pajak lebih besar di masa depan.
Ini bukan soal keberpihakan pada pelaku usaha.
Ini soal strategi ekonomi nasional di era digital.
Jika Indonesia ingin menjadi produsen IP global, bukan sekadar pasar, maka desain kebijakan fiskal perlu terus dievaluasi agar selaras dengan dinamika industri kreatif.
Karena pada akhirnya, inovasi tidak hanya butuh talenta.
Ia juga butuh rumah yang mendukungnya tumbuh.
Sumber: GPT
